Kabupaten Polewali Mandar Belum Bahas NPHD Untuk Pemilu 2018

Bisnis Comments Off 7

Pembentukan panitia pengewas pemilu kecamatan di Polewali Mandar terancam mundur. Ini dikarenakan belum adanya pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD)  yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan Bawaslu. Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan bahwa dari 171 daerah yang akan menggelar Pemilu 2018 sudah ada 67 daerah yang NPHD sudah di setujui namun belum ditandatangani. Sementara itu masih ada sebanyak 55 daerah yang masih dalam tahap pembahasan dan 10 daerah belum melakukan pembahasan sama sekali.

Abhan juga menuturkan bahwa 10 daerah yang belum melakukan pembahasan NPHD sama sekali dapat mengganggu proses jalannya pemilu tahun depan, terutama untuk masalah kinerja alat pengawasan. Salah satu konsekuensi yang paling nyata adalah adanya kemunduran pembentukan panitia pengawas kecamatan seperti dikatakan Abhan di kantor Bawaslu Jakarta(18/09). 10 daerah yang belum melakukan pembahasan NPHD sama sekali adalah Kabupaten Seruyan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mempawah. Sementara sisanya ada di provinsi Papua.

Alasan beberapa kabupaten yang belum melakukan pembahasan NPHD sama sekali adalah karena belum adanya anggaran yang tersedia. Namun Abhan juga menegaskan bahwa setiap daerah wajib memfasilitasi Pilkada. Tenggat waktu pembahasan NPHD adalah akhir september ini. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah daerah Polewali Mandar segera bergegas untuk mengurus hal ini. Demi suksesnya Pilkada tahun depan.

Search

Back to Top